Pengumuman Info CPNS Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021

  Senin, Juni 07, 2021      
Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021

Penetapan Rincian Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Provinsi Sumatera Barat sejumlah 1.176 (seribu seratus tujuh puluh enam) dengan rincian Tenaga Guru sejumlah 743 (tujuh ratus empat puluh tiga), Tenaga Kesehatan sejumlah 92 (sembilan puluh dua), dan Tenaga Teknis sejumlah 341 (tiga ratus empat puluh satu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kepurusan Menteri ini.

Pengumuman Info CPNS Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021

Masa Hubungan Perjanjian Kerja Jabatan untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.

Hubungan perjanjian kerja antara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dengan Pejabat Pembina Kepegawaian ditetapkan berdasarkan waktu yang paling singkat diantara masa hubungan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud atau selisih tahun usia yang bersangkutan dengan batas usia pensiun jabatan yang akan diisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kualifikasi pendidikan bagi jabatan guru pada Instansi Pemerintah Daerah merujuk Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 1460/B.B1/GT.02.01/2021 tanggal 15 Maret 2021 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikasi Pendidik dalam Pendaftaran Pengadaan Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun 2021.

Pelaksanaan pengisian penetapan kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara tersebut, dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Provinsi Sumatera Barat dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Provinsi Sumatera Barat.

Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.